PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Petikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 09 tanggal 11 Maret 2013  BAB IV  PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  Bagian Kesatu Daftar Pemilih Sementara Pasal 20 (1) PPS mengumpulkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih formulir Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU, beserta formulir lainnya dari seluruh Pantarlih di wilayah kerja PPS.  (2)Hasil verifikasi data Pemilih formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU digunakan oleh PPS untuk menyusun DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KPU.  (3)PPS menyusun DPS dibantu oleh Pantarlih berdasarkan hasil verifikasi faktual data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima hasil verifikasi factual dari Pantarlih.

ANTISIPASI KECURANGAN DI KPPS, PPS DAN PPK

Jumat, 21 Juni 2013 Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas secara optimal. Tugas KPU Kabupaten/Kota tidak terbatas pada mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK).  “Kerja petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus tetap diawasi dan dikendalikan. Lakukan supervisi kepada PPK,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (20/6).

KPU UMUMKAN DCS ANGGOTA DPR

Sumber kpu pusat Kamis, 13 Juni 2013 Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Tahun 2014. DCS Anggota DPR RI DAPIL Kalimantan Selatan 1  Klik Disini DCS Anggota DPR RI DAPIL Kalimantan Selatan 2  Klik Disini

ANGGARAN FLEKSIBEL DIBUTUHKAN KPU DALAM TAHAPAN PEMILU

Sumber : kpu.go.id

Rabu, 12 Juni 2013

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merencanakan anggaran sebesar 8,4 triliun dalam pelaksanaan tahapan pemilu. KPU juga mengapresiasi sikap yang diambil oleh Komisi II DPR-RI mengenai optimalisasi anggaran dengan tidak adanya pemotongan anggaran. Namun, KPU berharap agar dapat diperhatikan usulan tentang anggaran yang fleksibel sesuai tahapan pemilu. KPU juga membutuhkan dukungan Komisi II DPR-RI agar Kementerian Keuangan memperhatikan fleksibilitas dan percepatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tahapan dan program Pemilu 2014. KPU sudah menyusun tahapan secara terukur sampai ke tanggal pelaksanaan, sehingga apabila terjadi keterlambatan anggaran dan pencairan dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan yang tepat waktu.