.main-inner .widget { margin: 5px 5px; }
Marhaban ya ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa

KPU: Pemungutan dan Penghitungan Suara Berjalan Lancar

Jakarta - Pemilihan Presiden secara langsung telah dilaksanakan pada hari ini. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar.

"Dari pantauan langsung maupun provinsi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan tentu ada dinamika kompetisi di sana," ujar Husni di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2014).

Proses selanjutnya setelah penghitungan suara adalah adalah pembagian sertifikat penghitungan suara. Sertifikat tersebut merupakan hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.

"Kepada pengawas lapangan satu rangkap, satu rangkap ke PPS, dan satu rangkap ke KPU Kabupaten," imbuh Husni.

Namun demikian masih ada lima belas distrik di Yakuhimo, Papua yang masih belum memilih. Tujuh di anataranya akan diupayakan Pemilu susulan.

"Untuk distrik ini kami akan berupaya mengantisipasi pemilih dalam waktu yang tak terlalu lama," pungkas Husni.

KPU LAUNCHING DPT ONLINE


Jakarta, kpu.go.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data pemilih ganda online yang dapat di
 akses langsung oleh masyarakat di alamat http://data.kpu.go.id/dpt.php serta
 http://data.kpu.go.id/dataganda.php. Komisioner KPU Hadar Navis Gumay menuturkan, peluncuran portal ini dimaksudkan untuk menunjukkan ada dua fungsi dari Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih). Pertama tentang perkembangan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor : 39/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2013 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Download File NOMOR : 39/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2013  Download Di Sini 
…………………………………

KETUA KPU APRESIASI KINERJA KPU PROVINSI SE-INDONESIA


Jakarta, kpu.go.id
 Ketua KPU, Husni Kamil Manik, memberikan apresiasi positif atas kinerja KPU Provinsi/KIP Aceh, terutama menyangkut penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), karena hingga saat ini, tidak banyak gugatan dalam penetapan DCT Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Apresiasi positif ini disampaikan Husni saat membuka rapat kerja KPU provinsi seluruh Indonesia tentang penyelesaian dan inventarisasi permasalahan hukum dan pelaksanaan Peraturan KPU pada Jumat (20/9) di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja kita semua hingga ditetapkannya DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 tidak banyak gugatan,” ujar Husni.

Menurut Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah, rakor ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah bahan dari provinsi dan memberi pemahaman materi penyelesaian sengketa hukum kepada KPU provinsi se-Indonesia. Dengan rakor ini KPU ingin menginventarisir, mengidentifikasi dan membangun kesamaan pemahaman permasalahan hukum yang terjadi di KPU Provinsi, baik secara umum maupun sengketa pemilu terkait pelaksanaan Peraturan KPU.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di KPU provinsi. Materi ini dipaparkan oleh anggota KPU, Ida Budhiati dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Pada sesi berikutnya dibahas mengenai peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Selain komisioner KPU, rakor juga menghadirkan narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) untuk memaparkan tentang pedoman pelaporan dana kampanye  peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2013, peserta pemilu wajib menyampaikan laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana kampanye dan laporan sumbangan dana kampanye.

Untuk penyusunan laporan dana kampanye, Ketua KPU meminta kepada KPU provinsi untuk menyediakan layanan konsultasi (help desk).

"Saya meminta KPU provinsi agar menyediakan help desk penyusunan laporan dana kampanye," tandas Husni. (dosen/arfm. FOTO KPU/dosen/hupmas)…………………………………